Selasa, 20/09/2011 11:57 WIB
Nilai rapor menteri KIB kini sudah ada di tangan UKP4. Menteri-menteri
yang gagal menerjemahkan makna pemberantasan korupsi kemungkinan besar
akan direshuffle.
"Terkait misi pemberantasan korupsi Pak SBY, menteri harus mampu menerjemahkan pemberantasan korupsi. Bagi yang tidak bisa menerjemahkan itu yang termasuk (direshuffle-red),” kata Wasekjen Partai Demokrat (PD), Saan Mustofa, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2011).
Namun Saan yang juga anggota Komisi III DPR tidak menyebutkan nama-nama menteri yang ia maksud. Dicopot atau tidaknya seorang menteri tetap merupakan hak prerogatif presiden.
“Reshuffle adalah hak prerogratif yang sudah diatur undang-undang," katanya.
Saan mengungkapkan, sudah banyak catatan baik buruknya kinerja menteri yang dinilai oleh UKP4. Kini waktunya merubah kabinet dengan mengganti menteri-menteri yang dinilai membawa beban bagi pemerintah.
“Dulu sempat ramai tapi masih ada menteri yang diberi kesempatan. Catatan yang SBY miliki mana rapor yang tak memuaskan diberi kesempatan satu tahun untuk memperbaiki rapor. Menteri yang tidak mampu menerjemahkan komitmen presiden dan malah jadi beban pemerintah ke depan yang diganti. Tujuannya agar disisa tiga tahun ini bisa bekerja maksimal,” jelasnya.
Saan yakin akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat ini, terlebih karena momentumnya tepat.
Isu reshuffle menteri KIB II memang belakangan ini kembali mencuat. Sejumlah menteri dinilai tidak maksimal pun dikabarkan berada dalam daftar reshuffle. Nama yang kembali disebut-sebut yakni Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh. Darwin Saleh adalah salah seorang menteri dari PD. PD tak masalah jika menteri yang membebani presiden direshuffle.
"Demokrat punya 4 menteri, nggak ada masalah. Kalau menteri Demokrat tidak menunjukkan kinerja yang baik, dari manapun asalnya, kalau menjadi beban presiden ya itu menjadi hak prerogatif presiden," tutur Wasekjen PD Saan Mustopa, kepada detikcom, Senin (19/9) kemarin.
Selain Darwin, masih seorang menteri dari PD lagi yang diisukan bakal direshuffle. Yakni Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Sumber detikcom di internal Golkar mengungkap Freddy dinilai gagal melaksanakan program zero accident angkutan darat, laut, dan udara.
"Selain Menteri ESDM, BUMN, ada juga Menteri Perhubungan yang kemungkinan besar terkena reshuffle kabinet. Informasinya ditawarkan ke Golkar," ujar sumber detikcom di internal Golkar.
Menteri dari parpol koalisi seperti Menko Kesra yang juga Waketum Golkar Agung Laksono juga dikabarkan akan terkena reshuffle kabinet. Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutarjo dikabarkan disiapkan untuk menggantikan Agung. Ada juga Sekjen Golkar Idrus Marham yang dikabarkan ada di barisan antre posisi menteri.
Menakertrans Muhaimin Iskandar juga disebut-sebut akan diganti oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo Sambuaga. Selain itu juga disebut nama Andi Gani Nena Wea putra dari mantan Menakertrans Jacob Nuwawea yang juga dari PDIP.
Menpera dari PPP pun dikabarkan akan direshuffle. Namun hingga kini PPP menepis sudah mempersiapkan pengganti Suharso Monoarfa.
"Tidak ada pembicaraan soal minta dipersiapkan kader untuk menggantikan Pak Suharso," tampik Sekjen PPP, M Romahurmuzy.
Namun semua ini masih isu. Benar tidaknya akan ada reshuffle, hanya SBY yang tahu.
(feb/gun)
"Terkait misi pemberantasan korupsi Pak SBY, menteri harus mampu menerjemahkan pemberantasan korupsi. Bagi yang tidak bisa menerjemahkan itu yang termasuk (direshuffle-red),” kata Wasekjen Partai Demokrat (PD), Saan Mustofa, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2011).
Namun Saan yang juga anggota Komisi III DPR tidak menyebutkan nama-nama menteri yang ia maksud. Dicopot atau tidaknya seorang menteri tetap merupakan hak prerogatif presiden.
“Reshuffle adalah hak prerogratif yang sudah diatur undang-undang," katanya.
Saan mengungkapkan, sudah banyak catatan baik buruknya kinerja menteri yang dinilai oleh UKP4. Kini waktunya merubah kabinet dengan mengganti menteri-menteri yang dinilai membawa beban bagi pemerintah.
“Dulu sempat ramai tapi masih ada menteri yang diberi kesempatan. Catatan yang SBY miliki mana rapor yang tak memuaskan diberi kesempatan satu tahun untuk memperbaiki rapor. Menteri yang tidak mampu menerjemahkan komitmen presiden dan malah jadi beban pemerintah ke depan yang diganti. Tujuannya agar disisa tiga tahun ini bisa bekerja maksimal,” jelasnya.
Saan yakin akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat ini, terlebih karena momentumnya tepat.
Isu reshuffle menteri KIB II memang belakangan ini kembali mencuat. Sejumlah menteri dinilai tidak maksimal pun dikabarkan berada dalam daftar reshuffle. Nama yang kembali disebut-sebut yakni Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh. Darwin Saleh adalah salah seorang menteri dari PD. PD tak masalah jika menteri yang membebani presiden direshuffle.
"Demokrat punya 4 menteri, nggak ada masalah. Kalau menteri Demokrat tidak menunjukkan kinerja yang baik, dari manapun asalnya, kalau menjadi beban presiden ya itu menjadi hak prerogatif presiden," tutur Wasekjen PD Saan Mustopa, kepada detikcom, Senin (19/9) kemarin.
Selain Darwin, masih seorang menteri dari PD lagi yang diisukan bakal direshuffle. Yakni Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Sumber detikcom di internal Golkar mengungkap Freddy dinilai gagal melaksanakan program zero accident angkutan darat, laut, dan udara.
"Selain Menteri ESDM, BUMN, ada juga Menteri Perhubungan yang kemungkinan besar terkena reshuffle kabinet. Informasinya ditawarkan ke Golkar," ujar sumber detikcom di internal Golkar.
Menteri dari parpol koalisi seperti Menko Kesra yang juga Waketum Golkar Agung Laksono juga dikabarkan akan terkena reshuffle kabinet. Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutarjo dikabarkan disiapkan untuk menggantikan Agung. Ada juga Sekjen Golkar Idrus Marham yang dikabarkan ada di barisan antre posisi menteri.
Menakertrans Muhaimin Iskandar juga disebut-sebut akan diganti oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo Sambuaga. Selain itu juga disebut nama Andi Gani Nena Wea putra dari mantan Menakertrans Jacob Nuwawea yang juga dari PDIP.
Menpera dari PPP pun dikabarkan akan direshuffle. Namun hingga kini PPP menepis sudah mempersiapkan pengganti Suharso Monoarfa.
"Tidak ada pembicaraan soal minta dipersiapkan kader untuk menggantikan Pak Suharso," tampik Sekjen PPP, M Romahurmuzy.
Namun semua ini masih isu. Benar tidaknya akan ada reshuffle, hanya SBY yang tahu.
(feb/gun)
sumber : detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar