Para pegawai Bank Indonesia (BI) khususnya yang di bagian pengawasan
perbankan mengaku resah dengan pembentukan lembaga Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Mereka khawatir akan kejelasan karirnya di lembaga baru
tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara BI Difi A. Johansyah kepada detikFinance, Rabu (26/10/2011).
"Pegawai BI yang bekerja di sektor perbankan menunggu kejelasan dari OJK yang baru sebelum mengambil keputusan. Karena ini menyangkut karier jangka panjang mereka sangat membutuhkan informasi mengenai sistem kerja dan penggajian di OJK yang baru," tutur Difi.
Difi membantah jika para pegawai BI mengkhawatirkan soal penurunan gajinya di OJK nanti.
"Saat ini BI tengah mengumpulkan aspirasi dari para pegawai BI. Saat ini masih berlangsung pertemuannya," kata Difi.
Dia mengatakan pegawai BI tidak suka dipaksa untuk pindah ke OJK. Para pegawai BI lebih suka jika ada pilihan apakah akan pindah ke OJK atau tetap di BI.
"Dulu kita sudah siapkan berbagai skenario utk antisipasi OJK. Skenario mana yang dipilih tergantung rumusan akhir OJK yang masih kita tunggu," tukas Difi.
Kementerian Keuangan dan Pansus OJK DPR telah mencapai kesepakatan penyelesaian RUU OJK. Rencananya, RUU OJK ini akan diputuskan dalam sidang paripurna DPR Jumat (28/10/2011) mendatang.
Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, kesepakatan tersebut meliput substansi dari RUU OJK termasuk jumlah Dewan Komisioner yang terdiri dari 2 anggota ex officio yang merupakan wakil dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dan 7 anggota non ex officio. Pemilihan anggota dewan komisioner ini akan diketuai oleh Menteri Keuangan.
"Commissioner nanti akan ada sembilan, dua ex officio, yang tujuh commissioner non ex officio. Terus sistem seleksinya nanti adalah dengan dibentuk panitia seleksi atas dasar Keputusan Presiden, panitia seleksi diketuai Menteri Keuangan," tutur Agus waktu itu.(dnl/hen)
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara BI Difi A. Johansyah kepada detikFinance, Rabu (26/10/2011).
"Pegawai BI yang bekerja di sektor perbankan menunggu kejelasan dari OJK yang baru sebelum mengambil keputusan. Karena ini menyangkut karier jangka panjang mereka sangat membutuhkan informasi mengenai sistem kerja dan penggajian di OJK yang baru," tutur Difi.
Difi membantah jika para pegawai BI mengkhawatirkan soal penurunan gajinya di OJK nanti.
"Saat ini BI tengah mengumpulkan aspirasi dari para pegawai BI. Saat ini masih berlangsung pertemuannya," kata Difi.
Dia mengatakan pegawai BI tidak suka dipaksa untuk pindah ke OJK. Para pegawai BI lebih suka jika ada pilihan apakah akan pindah ke OJK atau tetap di BI.
"Dulu kita sudah siapkan berbagai skenario utk antisipasi OJK. Skenario mana yang dipilih tergantung rumusan akhir OJK yang masih kita tunggu," tukas Difi.
Kementerian Keuangan dan Pansus OJK DPR telah mencapai kesepakatan penyelesaian RUU OJK. Rencananya, RUU OJK ini akan diputuskan dalam sidang paripurna DPR Jumat (28/10/2011) mendatang.
Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, kesepakatan tersebut meliput substansi dari RUU OJK termasuk jumlah Dewan Komisioner yang terdiri dari 2 anggota ex officio yang merupakan wakil dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dan 7 anggota non ex officio. Pemilihan anggota dewan komisioner ini akan diketuai oleh Menteri Keuangan.
"Commissioner nanti akan ada sembilan, dua ex officio, yang tujuh commissioner non ex officio. Terus sistem seleksinya nanti adalah dengan dibentuk panitia seleksi atas dasar Keputusan Presiden, panitia seleksi diketuai Menteri Keuangan," tutur Agus waktu itu.(dnl/hen)
sumber : http://finance.detik.com/read/2011/10/26/123410/1752989/5/?992204topnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar